Makassar, SmartFM – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan seluruh Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. Fadjry Djufry, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya wajib melaksanakan kebijakan ini.
“Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), kita wajib menjalankan Inpres ini dalam kondisi apapun. Birokrasi harus tetap berjalan, apapun keadaan fiskal kita. Sebagai ASN, kita harus sami’na wa atho’na, mengikuti arahan pimpinan,” ujar Prof. Fadjry dalam Rapat Koordinasi dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Sulsel yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa, 11 Februari 2025.
Prof. Fadjry mengungkapkan bahwa tahun ini dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pengurangan. Penyesuaian anggaran ini tidak hanya berdampak pada Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga pada seluruh Kementerian dan Lembaga di tingkat nasional.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Mohammad Risbiyantoro, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam kondisi efisiensi anggaran agar program-program pemerintah tetap dapat berjalan optimal.
“Jika kita merencanakan dengan baik, Insyaallah kita bisa menjalankannya dengan baik. Ini tugas kita bersama agar tujuan program dapat tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Risbiyantoro menyoroti pentingnya pengendalian risiko dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Ia berharap perencanaan anggaran ke depan dapat lebih sinkron sehingga dapat dijalankan secara efektif oleh pemerintahan yang baru.
“Kami berusaha menjembatani agar penganggaran lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, Bupati dan Wali Kota se-Sulsel, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulsel dan OPD terkait di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.