Bali, SmartFM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar sebagai sektor utama dalam pengelolaan pajak daerah menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pendapatan Daerah di The Stones Hotel, Bali, Kamis (6/2/2025).
Acara ini dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, dan merupakan Rakorsus ketiga yang digelar dengan tujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara OPD, BUMD, serta unit kerja pengelola pendapatan di lingkup Pemkot Makassar.
Kepala Bapenda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menyampaikan bahwa Rakorsus ini tidak hanya bertujuan membangun sinergitas, tetapi juga menjadi tahapan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Makassar tahun 2026.
“Sesuai dengan tema kita hari ini, ‘Implementasi dan Inovasi Menuju PAD Rp2 Triliun di 2025’, langkah ini diambil agar semua pemangku kepentingan pengelolaan pendapatan dapat berperan aktif,” ujarnya.
Firman menegaskan bahwa PAD memiliki peran krusial dalam pembiayaan belanja daerah yang telah masuk dalam APBD Kota Makassar. Oleh karena itu, seluruh OPD dan BUMD diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi pemungutan serta ekstensifikasi sumber pendapatan sehingga target PAD dapat tercapai.
Selain itu, Firman melaporkan capaian PAD Kota Makassar hingga akhir 2024 yang mencapai angka Rp1,6 triliun, sebuah rekor tertinggi dalam sejarah Pemkot Makassar.
“Sebagai laporan kepada Pak Wali, PAD tahun 2024 mencapai Rp1,6 triliun, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Pemerintah Kota Makassar. Keberhasilan ini didorong oleh inovasi OPD, termasuk Bapenda sebagai pengelola pajak daerah melalui aplikasi PAKINTA. Saya optimistis, melalui Rakorsus ini, kita bisa mencapai Rp2 triliun tahun ini,” ungkap Firman.
Dukungan dan harapan juga datang dari Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto.
“Kita punya tekad PAD Rp2 triliun. Jika hari ini kita telah mencapai Rp1,6 triliun, dibandingkan sebelumnya yang hanya sekitar Rp500 miliar lebih, berarti ada peningkatan hingga 300% selama hampir 10 tahun. Peningkatan ini sangat jarang terjadi di pemerintahan daerah,” katanya.
Danny menekankan pentingnya mempertahankan inovasi dan tradisi yang telah dibangun selama 10 tahun terakhir. Ia berharap seluruh OPD terus berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah, baik dari sektor retribusi maupun pajak.
“Pencapaian ini harus disampaikan kepada wali kota dan wakil wali kota baru sebagai acuan ke depan untuk membawa Kota Makassar ke arah yang lebih baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Danny juga mengungkapkan bahwa di akhir masa pemerintahannya, Kota Makassar tidak memiliki utang.
“Alhamdulillah, masa jabatan saya sebentar lagi berakhir, dan kita tidak memiliki utang. Saya menolak skema pembiayaan PEN karena saya tidak ingin membebankan pemerintahan selanjutnya atau masyarakat. Kalau ada utang belanja, itu hanya administratif, tetapi uangnya tetap tersedia,” tambahnya.
Danny pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah berkontribusi dalam pencapaian PAD Rp1,6 triliun.
“Saya tahu ini bukan tugas yang mudah. Tapi saya berterima kasih atas usaha dan kerja kerasnya. Saya ingin menutup masa jabatan saya dengan pendapatan berlipat, utang nol, serta pengelolaan belanja yang berjalan dengan baik,” pungkasnya.