Banjarmasin, radiosmartfm.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki 100 hari pertama kepemimpinan pada 28 Januari mendatang, usai dilantik pada 20 Oktober 2024.
Sorotan dari berbagai kalangan juga banyak muncul di berbagai platform, menyoroti realisasi program kerja, janji politik hingga kinerja Kabinet Merah Putih.
Sejumlah pengamat ekonomi sempat menyebut jika awal pemerintahan Prabowo-Gibran akan mewarisi utang negara dari pemerintahan sebelumnya sebesar Rp8.560,36 triliun per akhir Oktober 2024.
Baca Juga: Jadi Gerbang Logistik Kalimantan, Pemprov Kalsel Perkuat Posisi Sebagai Penyangga IKN
Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di level aman di angka 38,66 persen.
Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M Syaripuddin, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memikul beban masa lalu yang cukup pelik, yakni utang negara, pengangguran, dan kemiskinan.
”Di sisi lain juga terjadi penyempitan ruang fiskal yang kemudian dinilai dapat menghambat peluang pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, dibutuhkan instrumen ekonomi yang afirmatif melalui pencermatan kebijakan fiskal terhadap kebutuhan nasional dan visi misi pemerintahan saat ini.
Sehingga tantangan dan peluang ekonomi diharapkan dapat teratasi seiring pelaksanaan target transformasi ekonomi nasional.
”Dalam kondisi ekonomi saat ini, setidaknya pemerintah dapat melakukan rasionalisasi program guna efisiensi anggaran. Selain itu fokus dengan mendorong program pembangunan, optimalisasi penerimaan negara, dan kebijakan stimulus ekonomi yang menyentuh langsung terhadap beragam segmen masyarakat yang berpenghasilan rendah, kelas menengah, hingga pelaku usaha.” tanggap Bang Dhin.
Menyangkut 100 hari kerja pertama Presiden Prabowo Subianto, Ia menilai perlu evaluasi terhadap jajarannya.
“Presiden Prabowo Subianto saya yakini memiliki komitmen dan keinginan yang kuat agar di tahun pertamanya program pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga kementerian dan lembaga dengan kinerja terburuk menurut masyarakat harus diberikan catatan, termasuk sentimen negatif publik yang disematkan kepada Polri," pungkasnya.