Makassar, SmartFm – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Fadjry Djufry, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, secara virtual pada Senin (13/1).
Rakor yang membahas percepatan swasembada pangan ini diikuti Prof Fadjry dari Mapolda Sulsel bersama Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan.
Dalam Rakor tersebut, Menteri Pertanian RI mengapresiasi dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia terhadap sektor pertanian, khususnya dalam mendukung swasembada pangan.
Andi Amran menyoroti arahan Presiden RI Prabowo Subianto pada Desember 2024, yang menargetkan pencapaian swasembada pangan jagung di tahun 2025.
"Rabu, 15 Januari, kami akan memulai tanam perdana jagung. Terima kasih kepada kepolisian yang telah mengawal program swasembada pangan, khususnya dalam menangani kasus penyalahgunaan pupuk subsidi dan pupuk palsu," ujar Andi Amran.
Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa penyalahgunaan pupuk telah melibatkan 27 perusahaan dengan kerugian mencapai Rp3,2 triliun.
Ia juga menegaskan pentingnya peran aktif semua pihak, termasuk kepolisian, TNI, dan Kemendagri, dalam menjaga ketahanan pangan sesuai Instruksi Presiden 2011.
Sementara itu, Prof Fadjry Djufry menjelaskan bahwa Sulsel menjadi salah satu daerah utama dalam mendukung program ini. "Sulsel ditargetkan mengelola sepuluh ribu hektare lahan jagung dari total target nasional satu juta hektare," jelasnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Jeneponto akan menjadi lokasi peluncuran program tersebut pada 15 Januari 2025. "Kami optimis target ini bisa tercapai dengan dukungan semua pihak, termasuk bupati, wali kota, camat, dan kepala desa," tandasnya.
Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan menyatakan komitmen penuh pihak kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan.
"Jagung menjadi fokus utama, karena program ini penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, termasuk menyediakan asupan gizi bagi anak-anak sekolah menuju Indonesia Emas 2045," terangnya.
Rapat ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat swasembada pangan, khususnya di Sulsel. Dengan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan kementerian, diharapkan program ini tidak hanya sukses secara nasional, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani lokal.