Makassar, smartFM - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berkomitmen meningkatkan perekonomian melalui percepatan akses keuangan daerah. Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Darwisman menjelaskan, program Kerja TPAKD terdiri dari 4 pilar yang saling terkait. Empat pilar itu yakni Penguatan Infrastruktur, Asistensi dan Pendampingan, Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, dan Optimalisasi Produk dan Layanan IJK.
"Dari masing-masing pilar tersebut peranan stakeholder yang tergabung dalam TPAKD baik pemerintah, lembaga/kementerian, industri jasa keuangan, asosiasi, akademisi, dan lainnya menjadi unsur yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program dan tercapainya tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat” Ucap Darwisman dalam sambutannya pada acara TPAKD Summit 2024 yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, belum lama ini.
Adapun TPAKD Summit adalah agenda tahunan sekaligus momen untuk memberikan diseminasi informasi terkait program TPAKD salah satunya untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada masyarakat. Tahun ini tema yang diangkat yakni “Bangun Sinergi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Masyarakat Sejahtera”.
Darwisman menyampaikan, sebagai bentuk implementasi program, TPAKD Sulawesi Selatan telah memiliki sederet program pengembangan akses keuangan daerah. Diantaranya PHINISI, UMKM BAJI’Na, Klasterisasi UMKM, Ekosistem Keuangan Inklusif, Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan (EPIKS), dan program pengembangan ekonomi daerah ekosistem pembiayaan Budidaya Pisang Cavendish di tahun 2024.
Baca Juga: Dukung Astacita Presiden Prabowo, OJK Perkuat Peran Sektor Jasa Keuangan
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh meminta perbankan untuk mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat secara luas. Khususnya petani, peternak, dan pelaku UMKM. Namun di sisi lain, serta menyebut pentingnya inklusi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia mengusulkan agar pembayaran cicilan pinjaman disesuaikan dengan siklus usaha masyarakat. "Misalnya perternak ayam bisa membayar setelah 40 hari, petani padi setelah 90 hari panen, atau budidaya ikan setelah 70 hari,"ujar Prof Zudan.
Ia juga menegaskan bahwa penerima pinjaman haruslah masyarakat yang ingin berinvestasi dan mengembangkan usaha. Ia meminta pemerintah daerah memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang produktif dan berorientasi bisnis.
“Jika TPAKD terus melakukan sinergi yang baik, terus mendorong penyaluran KUR, mendorong adanya inovasi-inovasi pembiayaan sektor usaha masyarakat, maka hal ini dapat menjadi akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan produk/layanan jasa keuangan formal, yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat di daerah," pungkasnya.