Makassar, SmartFM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mencetak prestasi gemilang dengan meraih predikat Istimewa pada Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024.
Dengan nilai nyaris sempurna, yaitu 98,16 (AA), pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan kepemimpinan Prof. Zudan Arif Fakrulloh sebagai Penjabat Gubernur Sulsel.
Prestasi tersebut diumumkan melalui surat resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Prof. Zudan. Surat bernomor PPH-OT.03.03-535 itu menyampaikan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum, mencakup berbagai indikator utama.
Beberapa indikator yang dinilai mencakup kehadiran pimpinan tinggi dalam rapat pengharmonisasian regulasi, keterlibatan kepala perangkat daerah yang mengelola urusan hukum, dan tingkat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Penilaian ini juga memperhatikan upaya harmonisasi regulasi di tingkat daerah, yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkelanjutan.
Plt Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemprov Sulsel, Herwin Firmansyah, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini. Menurutnya, nilai 98,16 yang diraih oleh Pemprov Sulsel menunjukkan komitmen luar biasa dalam meningkatkan tata kelola hukum di daerah.
"Pada tahun 2024 ini, kita berhasil mendapatkan predikat Istimewa dengan nilai 98,16, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2022 kita meraih nilai 80,25 (B) dan tahun 2023 mencapai 87,77 (B)," ungkap Herwin saat ditemui di Makassar, Kamis, 28 November 2024.
Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pencapaian ini, terutama kepada Prof. Zudan Arif Fakrulloh atas arahan dan masukan yang menjadi pendorong utama reformasi hukum di Sulawesi Selatan.
"Prestasi ini tidak lepas dari arahan dan dukungan Pj Gubernur Sulsel, yang terus mendorong koordinasi dan inovasi dalam harmonisasi regulasi. Ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh elemen pemerintah daerah," tambah Herwin.
Dengan capaian ini, Sulawesi Selatan diharapkan dapat terus menjadi model reformasi hukum yang baik bagi daerah lain di Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui regulasi yang harmonis dan terintegrasi.